Tax Alert

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Berdasarkan KEP-239: Syarat dan Cara Pengajuannya

Pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) karena telat lapor SPT? Atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang memuat bunga dan denda dalam jumlah besar? Ada kabar baik: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka kesempatan untuk mengurangi, bahkan menghapus, sanksi administratif tersebut.

Kesempatan itu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026. Kebijakan ini bersifat sementara. Penghapusan sanksi 100% hanya berlaku sampai 31 Desember 2026. Setelah itu, potongannya turun bertahap dan berakhir pada 30 Juni 2027.

Artikel ini merangkum isi KEP-239/PJ/2026 dengan bahasa sederhana: sanksi apa saja yang dicakup, berapa besar potongannya, apa syaratnya, dan bagaimana cara mengajukannya.

Apa itu KEP-239/PJ/2026?

KEP-239/PJ/2026 adalah kebijakan perpajakan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Dasar hukumnya adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, Pasal 20 UU PBB, dan Pasal 27A PMK 118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK 71/2026.

Secara sederhana, DJP memberi “jendela waktu” bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunggak dengan beban sanksi yang jauh lebih ringan. Makin cepat Wajib Pajak bertindak, makin besar potongannya.

Kebijakan ini relevan bagi:

  • Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau SPT Masa
  • Wajib Pajak yang membetulkan SPT sendiri dengan status kurang bayar
  • Wajib Pajak yang menerima SKP atau STP, baik hasil pemeriksaan maupun pengawasan, termasuk yang terbit sebelum 8 Oktober 2026
  • Wajib Pajak yang memiliki sanksi dari pemeriksaan harta dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Sanksi apa saja yang bisa dikurangi atau dihapus?

Jenis sanksiKeterangan
Keterlambatan SPTSPT Tahunan sampai Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai Masa Pajak September 2026, berstatus kurang bayar (Pasal 7 ayat 1 UU KUP)
Pembetulan SPT sendiriPembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar (Pasal 8 ayat 2 dan 2a UU KUP)
Keterlambatan bayar atau setorPajak yang dibayar atau disetor setelah jatuh tempo (Pasal 9 ayat 2a dan 2b UU KUP)
SKP/STP hasil pemeriksaanSurat yang terbit 8 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027
SKP/STP yang sudah terbitSurat yang terbit sebelum 8 Oktober 2026
STP baruSTP yang terbit 8 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027
Sanksi pemeriksaan harta PPSSKP atas harta yang belum atau kurang diungkapkan, terbit sampai 31 Desember 2027

Khusus untuk SKP dan STP, denda administratif PBB juga termasuk dalam cakupan kebijakan ini.

Berapa besar potongannya? Waktu adalah kuncinya

Besaran pengurangan bergantung pada kapan Wajib Pajak menyampaikan SPT, membetulkan SPT, atau melunasi pokok pajak. Polanya sama untuk sebagian besar jenis sanksi:

PeriodePengurangan sanksi
8 Oktober – 31 Desember 2026100% (sanksi dihapus)
1 Januari – 31 Maret 202750%
1 April – 30 Juni 202725%
Mulai 1 Juli 2027Tidak ada pengurangan

Apa saja syarat pengajuannya?

Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028. Agar permohonan dapat diproses, Wajib Pajak perlu memenuhi hal berikut:

  • Pokok pajak sudah dilunasi. Pembayaran diperhitungkan lebih dulu ke pokok pajak, kelebihannya baru ke sanksi.
  • Tidak sedang mengajukan keberatan, gugatan, atau upaya hukum lain atas surat yang sama. Jika pernah diajukan, harus sudah dicabut sesuai ketentuan.
  • Melampirkan dua surat pernyataan bermeterai: (1) tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya, dan (2) sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
  • Permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia, memuat jumlah sanksi menurut Wajib Pajak beserta alasannya. Satu permohonan untuk satu SKP atau STP.
  • Ditandatangani Wajib Pajak, wakil, atau kuasa. Kuasa wajib melampirkan surat kuasa khusus.
  • Frekuensi terbatas: Surat permohonan maksimal diajukan 2 kali per surat (1 kali untuk denda administratif PBB).

Jangan tunda, manfaatkan sebelum 31 Desember 2026

KEP-239/PJ/2026 memberi kesempatan langka untuk menyelesaikan tunggakan sanksi pajak dengan biaya jauh lebih ringan. Potongan terbesar, yaitu 100%, hanya tersedia sampai akhir Desember 2026. Setiap bulan penundaan berarti potongan yang lebih kecil.

Butuh penjelasan lebih lanjut? Hubungi konsultan pajak kami.

Artikel terkait

PP 20 Tahun 2026 dan Implikasi Aturan Baru PPh Final untuk UMKM

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP 55/2022. Regulasi ini membawa sejumlah penyesuaian krusial bagi Wajib Pajak UMKM. Latar Belakang…

Tax Alert Oleh Infinity Smart Consulting 3 menit baca

Update Penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2024

Pada tanggal 27 Desember 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau…

Update Regulasi Oleh Frans 2 menit baca

Hubungi Tim Konsultan Kami

Hubungi tim professional kami dan kami akan segera merespons Anda.